MAKALAH SEJARAH INDONESIA KELAS 12 : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

       Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.
Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

       Kekuasan Soekarno beralih ke Soeharto ditandai dengan keluarnya Surat Perintah SebelasMaret (SUPERSEMAR) 1966. Setelah dikeluarkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakya kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno. 12 Maret 1967 Jendral Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.

1.2 Rumusan Masalah

       Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam makalah ini adalah:

       1. Latar belakang lahirnya orde baru.      

       2. Bagaimana Perkembangan kekuasaan orde baru?

       3. Apa saja kebijakan pemerintah orde baru?

1.3 Tujuan Penulisan

       Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui:

       1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya orde baru

       2. Untuk mengetahui perkembangan kekuasaan orde baru

       3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah orde baru

 1.4 Manfaat Penulisan

       Adapun manfaat penulisan yang dapat diperoleh bagi penulis dan pembaca yaitu:

       1. Bagi Pembaca

           1) Dapat menambah wawasan tentang masa pemerintahan orde baru dan perkembang  

                serta kebijakan  pada masa itu.

       2. Bagi Penulis

            1) Sebagai moment latihan dalam membuat makalah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

       Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar.

Latar belakang lahirnya Orde Baru lainnya ialah:

1.      Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

2.  Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.

3.   Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

4.   Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.

5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

6. Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi : ü Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya ü Pembersihan Kabinet Dwikora ü Penurunan Harga-harga barang.

7.  Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk

8.    Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak  berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)

9.    Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang  dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

Kronologis Lahirnya Orde Baru

a.    Pada tanggal 30 September 1965, enam perwira paling senior TNI tewas dalam sebuah aksi yang disebut "Gerakan 30 September", sebuah kelompok dari dalam TNI sendiri. Aksi ini kemudian dicap oleh pemerintahan Soeharto sebagai "percobaan

b.      kudeta". Dalam beberapa jam, Mayor Jenderal Soeharto memobilisasi pasukan di bawah           komandonya dan menguasai Jakarta. Golongan anti-komunis, yang awalnya mengikuti            perintah TNI, melanjutkan pembersihan berdarah dari komunis di seluruh negeri,              diperkirakan menewaskan setengah juta orang, dan menghancurkan PKI, yang secara resmi    telah dipersalahkan atas krisis tersebut oleh Soeharto.

c.   Pada tanggal 11 Maret 1966, Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan

d.   Dengan memegang Supersemar, Soeharto Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966  Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

e.      Pada tanggal 22 Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno

f.   Pada tanggal 7 Maret 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil
pemilu

g.  Pada tanggal 12 Maret, Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.

2.2 Perkembangan kekuasaan Orde Baru

       Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali. Setelah peristiwa G30S/PKI, Negara Republik Indonesia dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya kepemimpinan Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan atas peristiwa itu. Sementara itu, partai-partai politik terpecah belah dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan, antara Penentang  dan  pendukung kebijakan Presiden Soekarno. Selanjutnya  terjadilah situasi  konflik yang membahayakan persatuan dan keutuhan bangsa.

       Melihat situasi konflik antara pendukung Orde Lama dengan Orde Baru semakin bertambah gawat, DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstitusional. Pada tanggal 3 Februari 1967 DPR-GR menyampaikan resolusi dan memorandum yang berisi anjuran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera agar diselenggarakansidangIstimewaMPRS.
       Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan di dalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS dalam Ketetapannya No. XXXIII/MPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya Ketetapan MPRS itu, situasi konflik yang merupakan sumber instabilitas politik telah berakhirsecarakonstitusional.
       Sekalipun situasi konflik berhasil diatasi, namun kristalisasi Orde Baru belum selesai. Untuk mencapai stabilitas nasional diperlukan proses yang baik dan wajar, agar dapat dicapai stabilitas yang dinamis, yang mendorong dan mempercepat pembangunan. Proses ini dimulai dari penataan kembali kehidupan politik yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. dengan adanya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintahan di Indonesia, maka dimulailah babak baru yaitu sejarahOrdeBaru.
       Pada hakikatnya, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan Negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 , atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di masa lampau. Di samping itu juga   berupaya    menyusun    kembali     kekuatan    bangsa    untuk    menumbuhkan    stabilitas nasional guna mempercepat pembangunan bangsa.

       Perjuangan dalam rangka meluruskan kembali jalan yang telah diselewengkan, dicetuskan dalam tuntutannya yang dikenal dengan sebutan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada hakikatnya tuntutan itu mengungkapkan keinginan-keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi kehidupan dalam situasi kongkret. Jawaban dari tuntutan itu terdapat dalam ketetapan sebagai berikut :

1.   Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta organisasi massanya pada sidang MPRS dengan Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

2.   Pelarangan faham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.

3.   Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.

       Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Komposisi anggota DPR terdiri dari wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Taha selanjutnya adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian, keormasan, dan kekaryaan dengan cara pengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik. Hasilnya lahirlahtigakelompokdiDPRyaitu: 

      1.  Kelompok      Demokrasi      Pembangunan     yang      terdiri           dari          partai-

           partai PNI,  Parkindo, Katolik IPKI, serta Murba
      2.  Kelompok    Persatuan     Pembangunan     yang     terdiri     dari     partai-partai    NU,   

           Partai    Muslimin Indonesia, PSII, dan Perti
      3.  Kelompok Organisasi Profesi seperti organisasi buruh, organisai pemuda, organisasi

           tani dan nelayan, organisasi seniman, dan lain-lain tergabung dalam kelompok

           golongan karya.

2.3 Kebijakan Pemeritah Orde Baru

1.      Kebijakan ekonomi, yaitu:

1)      Dikeluarkannya beberapa peraturan pada 3 oktober 1966, Kebijakan ini antara lain :

a.     Menerapkan anggaran belanja berimbang (balanced budget). Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi

b.      Menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sector produktif, seperti sector pangan, ekspor, prasarana dan industry

c.       Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri (re-scheduling), serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru

d.      Menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia

2)      Dikeluarkannya peraturan 10 februari 1967 tentang persoalan harga dan tariff

3)      Dikeluarkannya peraturan 28 juli 1967. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia

4)      Menerapkan UU no.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing

5)      Mengesahkan dan menerapkan RUU APBN melalui UU no.13 tahun 1967

a.       Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi luar negeri, yaitu dengan melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri

b.      Indonesia juga tergabung ke dalam institusi ekonomi internasional, seperti International Bank for Rescontruction and Development (IBRD), International Monetary Fund (IMF), International Development Agency (IDA) dan Asian Development Bank (ADB)

2.      Kebijakan Pembangunan

1)      Trilogi Pembangunan

a.     Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

b.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

c.       Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

2)      Asas-asas Pembangunan

a.       Asas manfaat;

b.      Asas usah ebersama dan kekeluargaan;

c.       Asas demokrasi;

d.      Asas adil dan merata;

e.       Asas perikehidupan dalam keseimbangan;

f.       Asas kesadaran; dan

g.      Asas kepercayaan pada diri sendiri.

              3)      Modal Dasar Pembangunan

a.       Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa;

b.      Kedudukan geografi;

c.       Sumber-sumber kekayaan alam;

d.      Jumlah penduduk;

e.       Modal rohani dan mental;

f.       Modal budaya;

g.      Potensi efektif bangsa;

h.      Angkatan bersenjata.

4)      Faktor-faktor dominan dalam pembangunan

a.       Faktor demografi dan sosial budaya

b.      Faktor geografi, hidrografi, geologi, dan topografi

c.       Faktor klimatogi

d.      Faktor flora dan fauna

e.       Faktor kemungkinan pengembangan

3.      Kebijakan Luar Negeri

             1)  Indonesia kembali menjadi anggota PBB

             2)  Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia

             3)  Pembentukan ASEAN

             4)  Konsep SEANWFZ

             5)  Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional

a.       Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

b.      Organisasi Konferensi Islam

c.       Consultative Group on Indonesia (CGI)

d.      Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

       Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Dan lahirnya era Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama, tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Ir. Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto.

Untuk kronologinya dimulai dari :

1.     Terjadinya pemberontakan yang di lakukan oleh pertai komunis Indonesia pada 30 September yang sering disebut dengan sebutan G 30 S/PKI yang terjadi mulai tanggal 30 september 1965, kemudian

2.     Munculnya surat perintah 11 maret 1966 yang sering disebut dengan istilah (SUPERSEMAR) dari presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto, yang kemudian dapat membuat PKI dapat di tumpas dan di bubarkan, setelah itu

3.  Adanya penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno kepada presiden Soeharto yang dimana setelah itu mulai terjadinya system pemerintahan orde baru.

3.2 Saran

            Maju mundurnya suatu negara tergantung bagaimana pemimpinnya. Jadi saran kami yaitu kepada setiap pemimpin janganlah cuma mementingkan kebutuhan pribadi saja, tapi cobalah berfikir untuk mengambil gagasan yang sifatnya bisa merubah dan membuat orang yang dipimpin menjadi lebih maju dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru/
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/

http://adypato.wordpress.com/2010/06/16/kondisi-ekonomi-indonesia-pada-masa-orde-baru/

http://anisamaulina.blogspot.com/2012/03/kebijakan-ekonomi-pada-masa-orde-baru.html

http://politik.kompasiana.com/2012/01/26/mengenang-trilogi-pembangunan/ 

http://24bit.wordpress.com/2010/03/30/perkembangan-bidang-ekonomi-pada-masa-orde-baru/

Notosusanto, Nugraha. 2008. Sejarah Nasional Indonesia 6, Jakarta : Balai Pustaka.

M.C Rickleft, 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2400. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.

Rina, 2008. Dinamika Kehidupan Poltik, Ekonomi, Sosial masa Orde Baru . [serial on line]. http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru/. [13 februari 2013]

Bagikan Artikel ini