PANCASILA: NEGARA DAN WARGA NEGARA

PENGERTIAN NEGARA



Secara historis pengertian negara berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam.  Aristoteles (384-322 SM) merumuskan negara dalam bukunya politica, yang disebut negara polis, yang saat itu masih dipahami dalam suatu wilayah yang kecil.  Dalam pengertian negara disebut negara hukum yang didalamnya terdapat suatu warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (ecclesia). Oleh karena itu Aristoteles mengartikan keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warga negaranya.

Pengertian yang lain mengenai negara dikembangkan oleh agustinus, yang merupakan tokoh katolik. Ia membaginya dalam dua pengertian, yaitu civitas dei yang artinya negara tuhan, dan civitas terrena atau civitas dei  yang artinya negra duniawi. civitas terrena ini ditolak oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara tuhan atau civitas dei. Negara tuhan bukanlah dari negara dunia ini, melainkan jiwa yang dimiliki oleh sebagian sebagian atau beberapa orang didunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah gereja yang mewakili tuhan. Meskipun demikian bukan berarti apa yang diluar gereja itu terasing sama sekali dari civitas dei (Kusnardi, 1995)
Berbeda dengan konsep negara menurut kedua tokoh pemikir negara tersebut, Nicollo Machiavelli (1469-1527) yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan, dalam bukunya ‘II principle’ yang  dahulu merupakan buku referensi pada raja. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh suatu orang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan suatu negara tidak mungkin hanya mengandalkan suatu kekuasaan hanya pada suatu moralitas atau kesusilaan. Kekacauan timbul dalam suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara. Bahkan yang lebih terkenal lagi ajaran Machiavelli tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala cara. Akibat ajaran ini muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara yang otoriter, yang jauh dari nilai-nilai moral. 
Teori Machiavelli mendapat tantangan dan reaksi yang kuat dari filsuf lain seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Rousseau (1712-1778). Mereka mengartikan negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat secara bersama. Menurut merka, manusia yang dilahirkan telah membawa hak asasinya seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki,  serta hak kemerdekaan. Dalam keadaan naturalis terbentunya negara hak-hak itu akan dapat dilanggar yang konsekuensinya terjadi pembenturan kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat tersebut. Menurut Hobbes dalam keadaan naturalis sebelum terbentuknya suatu negara akan terjadi homoni lupus, yaitu manusia menjadi serigalabagimanusia lain yang menimbulkan perang semesta yang disebut belum ominum contre omnes dan hukum yangberlaku adalah hkum rimba.
Berikut ini adalah pengertian negara modern yang dikemukakan oleh para tokoh antara lain:
a.      Roger H. Soltau mengemukakan bahwa negara adalat sebagai alat agency atau wewenang louthority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat(Soltau, 1961).
b.      Harold J. Lasky menerangkan bahwa negara merupakan suatu masyarakat yang diintergrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada iindividu atau kelompok. Masyarakat merupakan suatu negara manakala cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu atau kelompok-kelompok ditentukan oleh wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (Lasky, 11947).
c.       Max Weber mengemukakan pemikirannya bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (Weber, 1958).
d.      Miriam Budiardjo Guru Besar Ilmu Politik Indonesia mengemukakan, bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah penjabat dan berhasil menuntut warganegaranya taat pada peraturan perundang-undangannya memalui pengusaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. (Budiardjo, 1985)
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh berbagai filsuf dan para sarjana tentang negara maka, dapat disimpulkan bahwa semua negara memiliki unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur negara meliputi:  wilayah atau daerah teritorial yang sah, rakyat yaitu sebagai pendukung pokok negara dan tidak terbatas hanya satu etnis saj, serta  pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat.

TUJUAN NEGARA 
Tujuan sebuah Negara dapat bermacam-macam,antara lain:
a. Memperluas kekuasaan
b. Menyelenggarakan ketertiban hukum
c. Mencapai kesejahteraan hukum
Beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan sebuah Negara :
a. Plato
Tujuan Negara adalah memajukkan kesusilaan manusia,sebagai perseorang(individu) atau sebagai makhluk social.
b. Thomas Aquinas dan Agustinus
Tujuan Negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan,karena pemimpin Negara menjalankan kekuasaan hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepdanya.
c. Ibnu Arabi
Tujaun Negara adalah agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dauh dari sengketa ataupun perselisihan.
d. Ibnu Khaldum 
Tujuan Negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadidan keadilan social sebagaimana tertera/tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

UNSUR-UNSUR NEGARA
Suatu Negara harus memiliki tiga unsur penting yaitu : Wilayah, rakyat dan Pemerintah.
Wilayah Atau Daerah
Daratan 
Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah.
Lautan 
Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu, sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka atau laut bebas. Tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang menyeragamkan lebar laut teritorial setiap negara. Kebanyakan negara secara sepihak menentukan sendiri wilayah lautnya.
Udara
Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda No.536/1928 dan No.339/1933).
Wilayah Ekstrateritorial
Wilayah ekstrateritorial adalah tempat-tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara – meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain.

Rakyat
Rakyat (Inggris: people; Belanda: volk) adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain rakyat, penghuni negara juga disebut bangsa. Para ahli menggunakan istilah rakyat dalam pengertian sosiologis dan bangsa dalam pengertian politis. Rakyat adalah sekelompok manusia yang memiliki suatu kebudayaan yang sama, misalnya memiliki kesamaan bahasa dan adat istiadat.
 Pemerintah yang berdaulat
Istilah Pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing Gorvernment (Inggris), Gouvernement (Prancis) yang berasal dari kata Yunani κουβερμαν yang berarti mengemudikan kapal (nahkoda). Dalam arti luas, Pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, Pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja.

Pengakuan Dari Negara Lain
Pengakuan oleh negara lain didasarkan pada hukum internasional. Pengakuan itu bersifat deklaratif atau evidenter, bukan konstitutif. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara.

TEORI TENTANG TERBENTUKNYA NEGARA
Teori kontrak sosial (sosial kontrak)
Beranggapan bahwa negara di bentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Penganut pemikiran ini antara lain, Thomas Hobbes, John Locke, dan J. J. Rousseau. 
Thomas Hobbes 
Menurut beliau kehidupan manusia terpisah dalam dua zamanyakni keadaan sebelum ada negara atau keadaan alamiah dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes keadaan alamiyah sama sekali bukanlah keadaan yang aman, sejahtera, tanpa hukum, dan tanpa ikatan sosial antar individu, karena menurut beliau dibutuhkan perjanjian bersama individu yang tadinya dalam keadaan alamui berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimiliki pada seseorang atau negara.
John Locke
John locke menuturkan tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yang diberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak azasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak-hak itu harus dijamin raja dalam UUD negara. Menurutnya, negara sebaiknya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar.

J. J. Rousseau
Menyatakan bahwa setelah menerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga negara (civil rights). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk oleh Perjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (volonte general). Maka, apabila tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti.

Teori Ketuhanan (Teokrasi)
Para raja mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model ini ditentang oleh kalangan monarchomach (penentang raja). Menurut mereka, raja tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.
Dalam sejarah tata Negara Islam, pandangan teokratis serupa pernah dijalankan oleh raja-raja muslim sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Serupa dengan raja-raja di Eropa Abad pertengahan, raja-raja muslim merasa tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, tetapi langsung kepada Allah. Paham teokrasi Islam ini pada akhirnya melahirkan doktrin politik Islam. Pandangan ini berkembang menjadi paham dominan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (church) dan Negara (state). Menurut pandangan modernis muslim, kekuasaan dalam Islam harus dipertanggungjawabkan baik kepada Allah maupun rakyat.


Teori Kekuatan
Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa Negara terbentuk karena adanya dominasi Negara kuat melalui penjajahan. Kekuatan menjadi pembenaran (raison d’entre) dari terbetnuknya sebuah Negara. Terbentuknya suatu Negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah Negara.
Teori ini berawal dari kajian antropologispara  atas pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitive. Di awal abad ke20, dijumpai banyak penguasa colonial. Negara Malaysia dan Brunei Darussalam bisa dikategorikan ke dalam jenis ini.


Bentuk-bentuk Negara 
Negara terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu Negara Kesatuan (unitarianisme) dan Negara Serikat (Federasi).

1. Negara Kesatuan
Bentuk suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaanya, Negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam system pemerintahan: Sentral dan Otonomi. System pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Desentralisasi adalah kepada daerah diberika kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. System pemerintahan Negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia.

2. Negara Serikat
Negara Serikat atau federasi merupakan bentuk Negara gabungan yang terdiri dari beberapa Negara bagian dari sebuah Negara serikat. Pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok : Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.
Monarki
Model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Monarki memiliki dua jenis: monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolute adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Seperti contohnya Arab Saudi. Sedangkan monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi Negara. Seperti contohnya Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Model monarki konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebatas symbol Negara.

Oligarki
Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Demokrasi
Bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilahan umum (pemilu).

Fungsi Negara
Fungsi Negara sangat berhubungan erat dengan tujuan Negara. Fungsi Negara adalah :
Melaksanakan ketertiban untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat;
Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
Mengusahakan pertahanan untuk mencegah bahaya dari luar:
Menegakkan keadilan yang dilakukan melalui badan peradilan.
Adapun fungsi Negara secara umum adalah sebagai berikut.
Tugas esensial, yaitu tugas untuk mempertahankan Negara, seperti memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman, serta melindungi warganya, dan mempertahankan kemerdekaan.
Tugas fakultatif, yaitu tugas untuk dapat menyejahterakan, baik moral, intelektual, social, maupun ekonomi.
Menurut Charles E. Merriam (Merriam Budiardjo : 2008), fungsi Negara adalah keamanan eksteren, ketertian interen, keadilan, kesejahteraan umum, kebebasan; sedangkan R.M. Maclever berpendapat nahwa fungsi Negara adalah ketertiban, perlindungan, pemeliharan dan perkembangan. 
Selain fungsi Negara yang dikemukakan di atas, ada beberapa teori fungsi Negara sebagai berikut.
Teori Anarkhisme
Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu. Teori ini terbagi kedalam dua nagian, yaitu:
Anarkhisme filosofismenganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mmencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya, William Goodwin, Kaspar Schmidt, P.J. Proudhon, dan Leo Tolstoy.
Anarkhisme revolusioner mengajarkan untuk mencapai tujuan,, kekerasan fisik dan revolusi berdarah pun bpleh digunakan. Tokohnya, Michael Bakunin.

Teori Individualisme
Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut teori ini, Negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Teori Sosialisme 
Sosialisme merupakan suatu paham yang menajdikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Oleh karena itu, Negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan Negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN  
Warganegara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukan nya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, kaarena warga negara mengandung arti peserta, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dari kekuatan bersam, atas dasar tanggungjawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu setiap warga negara mempunyai persamaan hak didepan hukum, kepastian hak, privacy, dan tanggung jawab.
Sejalan dengan definisi diatas, AS Hikam pun mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Menurutnya ini lebih baik daripada istilah kawula negara, karena kawula negara itu mempunyai makna orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya.
Secara singkat, Koerniatmanto S., mendetinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warganegara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negaranya. 
Dalam konteks Indonesia , istilah warga negara (sesuai dengan UUD  1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undung-undang sebagai warga negara. Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU No. 22/1958 dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus 1945.


UNSUR-UNSUR YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN
 Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkan menentukan kewarganegaraan seseorang . artinya orang dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya warga negara indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang berlaku sejak dahulu yang diantaranya terbukti dalam sistem kesukuan. 
Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)
Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas.
Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)
Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip ius sanguinis dan ius soli, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur pewarganegaraan ini diberbagai negara banyak berlainan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada juga yang pasif. Dalam pewearganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut (Kartasapoetra, 1993).

HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap  negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada.
Dalam konteks indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagi peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Diantara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dimuat hak-hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga negara seperti hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya bebas untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28E). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan (pasal 28F). Menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (pasal 28J). Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

CONTOH HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.

A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.



B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Belum ada Komentar untuk "PANCASILA: NEGARA DAN WARGA NEGARA"

Posting Komentar

Tinggalkan komentar terbaik Anda...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel