ANALISA KONFLIK AKIBAT COVID'19, PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BOGOR

 

ANALISA KONFLIK AKIBAT COVID'19, PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BOGOR

Di susun Oleh, Imroatul Karimah

 

 

        Pandemi virus covid-19 setidaknya memeberikan dampak bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun perekonomian. Di Indonesia, terdapat suatu aturan yang diberlakukan guna memutus rantai penyebaran virus tersebut, yakni pembelakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) bagi wilayah tertentu yang memiliki syarat. Salah satunya yakni Provinsi Jawa Barat. Dengan diberlakukanya peraturan tersebut maka pemerintah berkewajiabn untuk memberikan bantuan baik berupa barang maupun materi. Sayangnya dalam penyaluran batuan tersebut banyak masyarakat diwilayah Kabupaten Bogor yang tidak terima lantaran bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran (Ikhsan, 2020). Akibatnya warga protes terhadap Aparatur Desa, namun hal ini kemudian dibantah oleh Aparat Desa karena pada dasarnya desa hanya sebatas memberikan data terbau, namun yang diberikan bantuan olehh pemerintah pusat yakni pada warga dengan data tahun 2009. Masalah tersebut kemudian dilaporkan kepihak Bupati untuk kemudian ditangani secara cepat.

Dari kasus tersebut dapat penulis analisis dengan menggunakan teori Simmel terkait interaksi dan relasi. Didalam suatu sosialiasi terdapat suatu interaksi yakni hubungan satu entitas dengan entitas lain yang pada akhirnya akan membentuk sebuah totalitas hubungan sosial yang memiliki konsekuensi yakni berupa komunitas. Tidak mudah dalam memberikan sosialisasi, karena dapat berpotensi untuk terjadi konflik, asosialisasi dan disasosialisasi yang berakibat pada kecemburuan dan kemarahan. Hal ini sesuai dengan contoh kasus diatas diamana terjadi hubungan timbal baik secara asosialisasi dan konflik antara kelompok pemerintahan dengan kelompok masyarakat penerima bantuan sehingga terjadi suatu kecemburuan dan kemarahan. Contoh tersebut juga sesuai dengan prespektif Simel yakni kebutuhan manusia berupa fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi akan menyebabkan suatu konflik (Azahroh, 2018).

        Alat bantu pohon konflik terkait analisa yang terjadi pada masyarakat penerima bantuan akibat Covid-19 di Kabupaten Bogor, yakni suatu alat bantu analisis dengan menggunakan gambar pohon untuk menguraikan isu – isu pokok konflik, terdiri dari akar, batang dan daun secara sistematis (Hidayat, 2016). Dengan demikian akan ditemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang sudah terpetakan dalam alat bantu tersebut. Untuk memulai analisis maka langkah yang pertama  pada bagian pohon yang paling bawah yakni akar. Akar mengumpamakan sebuah pondasi atas permulaan, maka hal ini terkait dengan awal mula atau penyebab permasalahan. Dalam kasus tersebut maka pennyebab utamanya yakni bantuan PSBB akibat pandemi yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya yakni pada bagian batang yang mengibaratkan suatu inti permasalahan yang nantinya akan menghubungkan ke daun sebagai bentuk efek dari inti permasalahan. Batang (inti permasalahan) tersebut berupa kemarahan warga Kabupaten Bogor yang merasa lebih tepat untuk menerima bantuan tersebut  dan melakukan protes terhadap Kepala Desa yang secara faktual sudah memberikan data terbaru ke pemerintahan pusat. Lantas pada tahap selanjutnya daun yang diibaratkan sebagai hasil dari segala akar permasalahan dan masalah utama yang terjadi, yakni sebuah dampak atau efek berupa ketidak stabilan warga desa dan warga yang terpaksa masih tetap bekerja diluar rumah dengan resiko tertular virus Covid-19.  

            Isu kritis terkait konflik pembagian bantuan tersebut merupakan masuk kedalam isu kritis tentang suatu pemberian hak. Dalam hal ini maka asumsi awal yang dibangun yakni tentang  bagaimana hak asasi manusia yang berkaitan dengan martabat kehidupan oleh individu. Jika pada praktiknya terdapat suatu hak yang bersebrangan maka besar kemungkinan akan terjadi suatu konflik. Dalam hal ini kasus pemberian bantuan tersebut oleh pemerintah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan pemerintah berkenaan dengan peraturan yang sudah dibuat. Dengan kata lain maka ada individu – individu yang memiliki hak atas kewajiban yang diberlakukan oleh pemerintah. Menurut Panduan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat oleh (Lova, 2020), orang – orang yang mendapakan bantuan yakni melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat antara lain, terkena PHK, omzet turun drastis, bekerja dibidang transportasi, penduduk sebagai pemulung, janda tua dan lainnya.

         Namun pada realitanya hak tersebut diberikan pada orang dengan data 11 tahun silam atau 2009 yang tidak tepat sasaran. jika hak tersebut tidak diberikan kepada individu yang memiliki syarat tersebut, yang berdampak pada amukan warga atau konflik. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan melihat dalih tersebut penanganan terhadap fakir miskin sudah seharusnya diperhatikan bahkan sebelum adanya pandemi, maka pemerintah harus meninjau ulang kembali baik itu data yang akurat terkait penerimaan bantuan maupun kebijakan yang telah dibuat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Azahroh, F. (2018). Konflik Sosial Dalam Novel Cermin Jiwa Karya S. Prasetyo Utomo (Prespektif G. Simmel). Jurnal Sapala, 5, 1 - 11.

Hidayat, S. (2016). Mengelola Dan Strategi Mengatasi Konflik Bagi Pemmpin. Nusa Tenggara Barat: Widyaiswara Madya BKD & Diklat Provinsi NTB.

Ikhsan, A. (2020). Bantuan di Kabupaten Bogr Bermasalah, Para Kades Jadi Bulan - Bulanan Warga. Bogor: KOMPAS.com. Retrieved Mei 11, senin, 2020, from https://regional.kompas.com/read/2020/04/29/20414091/bantuan-di-kabupaten-bogor-bermasalah-para-kades-jadi-bulan-bulanan-warga?page=2

Lova, C. (2020). Begini Cara Ajukan Bansos Covid-19 Pemkot Bekasi Saat PSBB. Bekasi: KOMPAS.com. Retrieved Mei selasa, 12, 2020, from https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/27/07083531/begini-cara-ajukan-bantuan-bansos-covid-19-pemkot-bekasi-saat-psbb-?page=2

    

Bagikan Artikel ini